
jakarta 25/12/2024
Megawati: “Saya Akan Datangi KPK Jika Hasto Dipanggil” – Dikaitkan Penetapan Hasto Tersangka: Sudah Pensiunan
Kabar mengejutkan muncul dari dunia politik Indonesia ketika Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menyatakan kesiapannya untuk mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) apabila Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDI-P, dipanggil terkait kasus hukum yang menyeret namanya. Megawati menegaskan bahwa langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab moral dan dukungan kepada kader partainya, sekaligus sebagai simbol kesetiaan terhadap asas keadilan.
Megawati Tegas: Tidak Ada Intervensi, Hanya Solidaritas
Dalam pernyataan yang disampaikan di kantor pusat DPP PDI-P, Megawati menjelaskan bahwa kehadirannya di KPK bukan untuk mengintervensi proses hukum, melainkan menunjukkan solidaritas kepada Hasto. “Sebagai seorang pemimpin, saya tidak bisa hanya diam. Kalau Hasto dipanggil KPK, saya akan datang mendampingi, bukan untuk menghalangi, tetapi untuk memastikan prosesnya adil,” ujarnya dengan nada tegas.
Pernyataan ini memicu beragam reaksi dari publik. Sebagian pihak mengapresiasi langkah Megawati sebagai bentuk keberanian dan kepemimpinan. Namun, ada pula yang mengkritik tindakan tersebut sebagai upaya tekanan politik terhadap lembaga antikorupsi.
Kasus yang Menyeret Nama Hasto Kristiyanto
Nama Hasto Kristiyanto belakangan dikaitkan dengan dugaan korupsi dalam proyek strategis nasional. Meski belum ada konfirmasi resmi dari KPK terkait status Hasto, rumor bahwa dirinya akan segera ditetapkan sebagai tersangka membuat isu ini semakin memanas.
Hasto sendiri telah memberikan pernyataan singkat kepada media. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak bersalah dan siap bekerja sama dengan KPK untuk menyelesaikan kasus ini. “Saya sudah pensiun dari jabatan resmi di pemerintahan. Semua tugas yang saya jalankan adalah untuk kepentingan partai dan negara. Jika memang harus dipanggil, saya akan patuhi,” katanya.
Respons dari Internal PDI-P
Di internal PDI-P, pernyataan Megawati mendapat dukungan penuh. Beberapa tokoh senior partai, seperti Ahmad Basarah dan Djarot Saiful Hidayat, menyatakan bahwa langkah Megawati adalah bukti nyata bagaimana pemimpin partai harus bertindak dalam situasi krisis.
Ahmad Basarah menambahkan, “PDI-P selalu menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan hukum. Apa yang dilakukan Bu Mega adalah bukti bahwa kami tidak meninggalkan kader kami ketika mereka membutuhkan dukungan moral.”
Namun, ada juga suara-suara dari kader muda partai yang khawatir langkah ini dapat dianggap sebagai bentuk tekanan politik kepada KPK. Salah satu kader yang enggan disebutkan namanya mengatakan, “Mungkin lebih baik partai tetap menjaga jarak dan membiarkan proses hukum berjalan tanpa ada kesan intervensi.”
Pandangan Publik dan Pakar Politik
Pernyataan Megawati dan isu seputar Hasto menjadi bahan diskusi hangat di media sosial. Tagar #HastoDanKPK bahkan sempat menjadi trending topic di Twitter. Banyak pengguna media sosial yang mendukung langkah Megawati, tetapi tidak sedikit yang menganggapnya sebagai strategi politik untuk mengalihkan perhatian dari kasus hukum yang sedang berlangsung.
Pakar politik dari Universitas Indonesia, Dr. Arif Setiawan, memberikan analisisnya. “Langkah Megawati ini dapat dilihat dari dua sisi. Di satu sisi, ini adalah bentuk kepemimpinan yang bertanggung jawab. Di sisi lain, ini juga bisa dianggap sebagai manuver politik yang berpotensi memengaruhi independensi KPK,” jelasnya.
Sudah Pensiunan, Apakah Tetap Bisa Diproses Hukum?
Salah satu poin yang sering disoroti adalah status Hasto sebagai pensiunan dari jabatan publik. Beberapa pihak berpendapat bahwa status ini seharusnya menjadi pertimbangan dalam penanganan kasusnya. Namun, ahli hukum tata negara, Prof. Mahfud Anwar, menegaskan bahwa status pensiun tidak membebaskan seseorang dari tanggung jawab hukum atas perbuatan yang dilakukan sebelumnya.
“Korupsi adalah tindak pidana yang tidak mengenal status aktif atau pensiun. Jika ada bukti yang cukup, maka proses hukum tetap harus berjalan,” katanya.
KPK: Independensi Tetap Dijaga
KPK melalui juru bicaranya menyatakan bahwa lembaga antirasuah tersebut tetap akan menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum yang berlaku. “Kami menghargai setiap pihak yang ingin memberikan dukungan moral kepada siapapun yang kami panggil. Namun, kami pastikan bahwa proses hukum berjalan secara transparan dan independen,” ujar juru bicara KPK, Ali Fikri.
Ia juga menegaskan bahwa KPK tidak akan terpengaruh oleh tekanan politik atau opini publik. “Hukum harus berdiri di atas segala kepentingan,” tambahnya.
Kesimpulan
Pernyataan Megawati yang siap mendatangi KPK jika Hasto dipanggil menambah dinamika dalam kasus yang sedang berlangsung. Langkah ini, meski kontroversial, menunjukkan bagaimana seorang pemimpin partai besar berusaha menjaga solidaritas dan moral di tengah badai politik.
Apakah langkah ini akan berdampak positif atau justru menimbulkan kontroversi lebih lanjut, hanya waktu yang akan menjawab. Yang jelas, semua pihak berharap agar proses hukum berjalan dengan adil, transparan, dan tanpa intervensi, demi menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum di Indonesia.
Sourch : PAFI MEDIA INDONESIA
Baca berita lainnya : PAFIMEDIA.ORG